Trenggalek, 4 Agustus 2025 – Dalam rangka mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Inspektorat Kabupaten Trenggalek menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kegiatan ini bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Lantai II.
Sebagai bagian dari perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal, Inspektorat Kabupaten Trenggalek hadir sebagai representasi komitmen terhadap upaya penguatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban fiskal dan administratif oleh pemerintah daerah. Keikutsertaan ini sekaligus menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses dialog dan sinergi antarlembaga.
Dalam rapat tersebut, berbagai poin penting dibahas, terutama menyangkut tindak lanjut atas masukan, catatan, dan rekomendasi hasil evaluasi Gubernur terhadap dokumen Raperda APBD. Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan bahwa seluruh proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan substansi, serta dapat diterima oleh seluruh pihak, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang sehat, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Inspektorat Trenggalek sebagai bagian dari TAPD memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai prinsip good governance, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan dilaksanakannya rapat kerja ini, diharapkan seluruh perangkat daerah, termasuk Inspektorat, dapat melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya dengan lebih baik, berdasarkan evaluasi dan pelajaran dari tahun anggaran sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.