Sidoarjo, 8 Juli 2025 – Dalam rangka mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan kegiatan penting bertajuk “Pembukaan Kegiatan Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Penyelesaian Kerugian Daerah (PKD) Semester I Tahun 2025.” Kegiatan ini bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo.
Acara ini diselenggarakan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan, sementara Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa kepala daerah wajib melaporkan penyelesaian kerugian daerah kepada BPK. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah.
Kegiatan ini akan diikuti oleh para Sekretaris Daerah, Inspektur Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Jawa Timur, beserta masing-masing satu orang staf. Selain sebagai ajang diskusi dan pembahasan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan di daerah agar lebih optimal dalam menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan serta mempercepat proses penyelesaian kerugian daerah.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Bapak Kukuh Candra Djiatsin, menegaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). “Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah semakin memperkuat peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan terpercaya.