Trenggalek, 30 Juli 2025 – Dalam rangka mendukung kebijakan nasional tentang penanggulangan kemiskinan dan pemanfaatan bantuan sosial secara tepat sasaran, Inspektorat Kabupaten Trenggalek turut menghadiri Sosialisasi Pemanfaatan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dan Re-Aktifasi PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Trenggalek.
Mendukung Kebijakan Nasional untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam arahannya, Presiden meminta seluruh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan data tunggal sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
Re-Aktifasi PBI-JK: Jaminan Kesehatan untuk Semua
Selain pemanfaatan DTSEN, kegiatan ini juga menekankan pentingnya proses Re-Aktifasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang sempat tidak aktif akibat pembaruan data, pemindahan domisili, atau sebab administratif lainnya. Pemerintah daerah didorong untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan tetap mendapatkan akses jaminan kesehatan melalui proses verifikasi yang cepat dan akurat.
Pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan memberikan penjelasan teknis tentang mekanisme re-aktivasi, serta menjawab berbagai pertanyaan dari perangkat desa dan petugas lapangan mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan.
Peran Inspektorat dalam Pengawalan Program Berbasis Data
Kehadiran Inspektorat Kabupaten Trenggalek dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mengawal implementasi program-program sosial berbasis data. Inspektorat tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga aktif mendorong integritas, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan publik.