Trenggalek, 22 Juni 2026 – Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Inspektorat Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) tentang penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Gedung Bhawarasa Lantai II.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Trenggalek ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2026. Melalui pelatihan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai tata cara penggunaan aplikasi yang digunakan dalam proses evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pelatihan diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan yang meliputi menyanyikan Lagu Indonesia Raya, sambutan Inspektur Kabupaten Trenggalek, serta doa bersama. Selanjutnya, peserta menerima pemaparan materi mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Evaluasi AKIP yang menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan evaluasi secara efektif dan terstruktur.

Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penggunaan aplikasi yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempraktikkan secara langsung fitur-fitur yang tersedia dalam sistem. Melalui simulasi tersebut, peserta diharapkan dapat memahami alur penggunaan aplikasi secara menyeluruh sehingga mampu mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan evaluasi.

Selain sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi dan berbagi pengalaman antarpegawai dalam menghadapi berbagai tantangan pelaksanaan evaluasi AKIP. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap aplikasi pendukung evaluasi, diharapkan kualitas pelaksanaan Evaluasi AKIP di Kabupaten Trenggalek dapat terus meningkat.

Inspektorat Kabupaten Trenggalek berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.