Trenggalek, 11 Juni 2026 – Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2027, DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja yang melibatkan unsur legislatif dan eksekutif. Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Rapat Aula DPRD Kabupaten Trenggalek.

Rapat kerja ini merupakan tindak lanjut atas petunjuk Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek yang bertujuan untuk membahas berbagai aspek persiapan penyelenggaraan Pilkades Serentak Tahun 2027. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan DPRD, Komisi I DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Dari unsur eksekutif, rapat dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Trenggalek, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, Inspektorat Kabupaten Trenggalek, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Bagian Pemerintahan, serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Trenggalek.

Pembahasan dalam rapat difokuskan pada langkah-langkah strategis yang perlu disiapkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2027. Selain aspek regulasi, rapat juga menjadi forum koordinasi untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif terkait tahapan pelaksanaan, dukungan anggaran, serta kesiapan perangkat daerah yang terlibat.

Melalui rapat kerja ini diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan langkah teknis yang diperlukan, sehingga pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2027 di Kabupaten Trenggalek dapat berlangsung secara tertib, lancar, demokratis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan DPRD Kabupaten Trenggalek dalam memastikan proses demokrasi di tingkat desa dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan pemimpin desa yang mampu mendorong pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayahnya masing-masing.